Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negera berbasis Sistem Merit.
Setelah ditahun 2023 berhasil memperoleh Predikat Baik, kini Pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Baik.
Capaian yang membanggakan ini diberikan dalam rangka “Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit Tahun 2024” yang diselenggarakan di Pullman Grand Ballroom Jakarta pada Kamis (19/12).
Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Haryomo Dwi Putranto kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang diwakili oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro D.S. Utomo.
Acara yang diikuti oleh peserta yang berasal dari 18 Instansi Pusat (K/L), 14 Pemerintah Provinsi, dan 66 Pemerintah Kabupaten/Kota ini dibuka secara langsung oleh MenPAN-RB, Rini Widyantini.
Dalam sambutannya, Rini menyampaikan bahwa penerapan Sistem Merit memiliki pengaruh yang besar terhadap reformasi birokrasi.
“Sistem Merit memiliki dampak yang luas diantaranya adalah mendukung peningkatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas ASN, memberantas korupsi dengan memastikan proses rekrutmen dan promosi yang transparan dan akuntabel, dan juga meningkatkan kualitas manajemen ASN dan kinerja ASN secara keseluruhan,” jelasnya.
Akan tetapi, mantan Sekjen KemenPAN-RB itu tidak menampik bahwa sebaran penerapan Sistem Merit masih belum merata.
“Setiap tahun, penerapan Sistem Merit semakin membaik tetapi sebaran serapannya masih terpusat di Pulau Jawa dan beberapa kota besar,” katanya.
“Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip meritokrasi dapat diimplementasikam secara merata di seluruh Indonesia,” tutur Rini menambahkan.
Sebagai penutup, MenPAN-RB berharap bahwa capaian ini menjadi inspirasi yang bisa memperkuat implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN guna mendukung program prioritas pemerintah serta mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
